Muhammadiyah Kompak Tolak RUU HIP

Senin, 15 Juni 2020
KARANGANYAR - Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) mendapat sorotan tajam dari salah satu ormas terbesar Muhammadiyah.

Seluruh pengurus Muhammadiyah mulai dari Pimpinan Pusat PP hingga pengurus Ranting kompak menolak RUU HIP.

Alasan Muhammadiyah kompak menolak RUU HIP, dikarenakan bagi Muhammadiyah Pancasila sudah final sebagai ideologi bangsa. Karena didalam Pancasila ada sebuah perekat bangsa.

Sedangkan RUU HIP, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar Samsuri melihat RUU HIP ancangan Undang-Undang RUU diindikasi bakal merubah ideologi negara.

"Penolakan itu sama dari pusat hingga daerah antara hanya saja bahasanya yang beda. PP Muhammadiyah menolak dengan bahasa halus yakni tidak ada urgensinya membahas merubah Pancasila,"papar Samsuri disela pengajian daring, Senin (15/6/2020).

Samsuri menjelaskan pada Muktamar Muhammadiyah Di Makassar juga sudah dipertegas bahwa substansi Pancasila itu adalah  Darul Ahdi Wasahada.

Darul Ahdi, ungkap Samsuri, penjabarannya adalah negara itu sudah merupakan kesepakatan bulat seluruh komponen bangsa ini yang mana penuh dengan sejarah ngeri tapi final.

Sedangkan Darul Sahadah adalah bagaimana tugas pokok negara ini menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia itu adalah negara beradad negara maju ditengah kemajemukan.

Sehingga sangat keliru besar jika saat zaman sudah maju tapi masih ada saja yang memperdebatkan berulah mau merubah pancasila.

Apalagi lanjut Samsuri ada upaya sistematis menyisipkan nilai-nilai komunisme pada upaya perubahan itu.

"Tahukah wahai semua rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke bahwa sejak Pancasila  itu ditetapkan oleh Founding Fathers maka tugas bangsa ini adalah menunjukkan mempersaksikan pada dunia bahwa Indonesia itu negara baik maju dan sukses karena salah satunya kekuatan ideologi yakni pancasila" tegasnya.

Dijelaskan Samsuri menyikapi RUU HIP maka PP Muhammadiyah langsung berikan sikap tegas pertama menyatakan tidak ada alasan urgen untuk merubah pancasila.

Selanjutnya PP Muhammadiyah terjunkan tim pengkaji RUU HIP yang didalamnya para pakar, hasil tim pengkaji akan diumumkan secara resmi oleh PP Muhammadiyah.

"Meski sikap resmi PP Muhammadiyah masih nanti tapi ingatlah dan buktikan saja ketika Islam sudah akan diusik ketuhanannya maka konsekwensinya amat fatal apalagi MUI juga sudah menolak.

"Benar memang Ummat Islam sudah diam hadapi tekanan akibat Covid 19, tapi jangan salah kharakter Islam akan tegas ganas saat ruh ketuhanan diusik. Buktikan saja nanti,"pungkasnya. (Uky/Tyo)
Share this Article