21 Titik Obyek Wisata Di lereng Gunung Lawu, Disinyalir Tak Setor Pajak Pada Pemkab Karanganyar

Selasa, 09 Juni 2020
KARANGANYAR - Sebanyak 21 titik obyek wisata yang terletak di lereng Gunung Lawu, di sinyalir lost income.

Padahal pendapatan daerah bisa diraih dari 21 titik obyek pariwisata baru hasil kerjasama PT Perhutani dengan pihak ketiga. Namun kenyataannya hingga sekarang tidak jelas laporan keuangannya.

Lost Income pada 21 titik obyek wisata baru hasil kerjasama dengan PT Perhutani itu disuarakan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) pada Rapat Paripurna membahas Raperda tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Karanganyar APBD Tahun Anggaran 2019.

Ketua Fraksi PDIP Kabupaten  Karanganyar Latri Listyowati mengatakan mestinya potensi 4 item pendapatan yang bisa diraih yakni pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan serta pendapatan dari parkir.

"Lost Income ini kami pantau sudah dua tahun berjalan. Sampai saat ini masih tidak jelas penerimaan dari sektor itu. Diantarnya yang terjadi pada obyek pariwisata Lawu Park,"jelas Latri pada beritajateng.id, Selasa(9/6/2020).

Jika diasumsi pemasukan itu sekitar 10 persen, ungkap Latri, sama dengan sekitar Rp200 juta dari PAD Karanganyar dari sektor pariwisata sebesar Rp2.1 milliar.

"Adapun PAD keseluruhan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp327 miliar,"paparnya.

Wakil Ketua DPRD Karanganyar Tony Atmoko mengaku geram 21 titik wisata baru hasil kerjasama dengan PT Perhutani dan pihak ketiga tidak memberikan kontribusi berupa pajak dan retribusi untuk PAD APBD Karanganyar hingga dua tahun.

"Ini sudah masuki new normal, kalau tetap saja tidak mau bayar pajak dan retribusi ya silahkan tutup saja,"tegasnya.

Menurut Tony, memang bupati kesulitan menarik pajak karena obyek wisata itu kebanyakan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan IMB serta menempati lahan milik Perhutani.

Namun, alasannya,  lahan itu berada terletak di Kabupaten Karanganyar sehingga tidak fair jika obyek itu kemudian bebas pajak dan retribusi.

"Akhir Juli Agustus Covid selesai, maka obyek wisata akan dibuka kembali sehingga sudah sewajarnya mereka juga harus bayar pajak dan retribusi," paparnya.

"Potensi penerimaan pendapatan dari usaha wisata ini cukup besar ya asumsi 10% dari jumlah total PAD sektor pariwisata APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.1 miliar," imbuhnya.

Menanggapi temuan FPDIP adanya lost income pada 21 titik obyek wisata baru di lereng gunung lawu, Bupati Karanganyar Juliyatmono berjanji segera tertibkan 21 obyek wisata tersebut.

Hanya saja bupati akan lakukan secara persuasif karena mereka juga dalam situasi sulit akibat Covid 19.

"Prinsipnya akan saya tertibkan untuk mau bayar pajak dan retribusi meski perlu dialog sebab lahan itu milik Perhutani yang terletak Di Karanganyar" ujarnya.

Bupati mengupayakan pada Tahun 2020 akhir pajak dan retribusi bisa disetor ke pemkab.

"Karena ini menyangkut PAD maka tetap akan kita kejar" tandasnya. (Her/Tyo)

Share this Article