Wali Kota Solo Berharap Presiden Jokowi Tinjau Ulang Kenaikan BPJS

Sabtu, 16 Mei 2020
SOLO- Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dinilai tidak tepat dalam kondisi seperti ini.

Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo menegaskan tidak tepat waktunya menaikkan iuran BPJS Kesehatan di saat  pandemi Covid-19 yang membuat lesu perekonomian  masyarakat. Saat ini beban kehidupan masyarakat sudah semakin sulit.

"Keputusan kenaikan iuran BPJS Kesehatan gak paskah,  tidak tepat apalagi dilakukan di tengah pandemi Corona. Banyak masyarakat menjadi korban PHK, dirumahkan. Menurut saya kebijakan seperti itu harus ditinjau ulang," paparnya Jumat (15/5).

Ditambahkan Rudi, panggilan akrab Walikota Solo, saat ini lebih baik fokus terhadap persoalan Covid-19. Namun disisi lain, keputusan dari Presiden harus dijalankan. Karena hal itu  kewenangan untuk  mengeluarkan Perpres, Inpres dan PP.

"Ya, suka tidak suka harus dijalankan," tandas Rudi. 

Meskipun saat ini, di tengah pandemi  Covid-19, banyak masyarakat yang terkena dampaknya secara langsung. Banyak buruh yang terkena PHK, sebagian besar juga dirumahkan. 

"Bukan hanya membingungkan pemerintah daerah, utamanya terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI). Demikian juga peserta mandiri banyak mengalami kesulitan mencari  rezeki. sebaiknya keputusan itu ditinjau ulang," tandas Rudi. (Her/Tyo)

Share this Article