Presiden Jokowi Naikan Iuran BPJS, LAPAAN RI; Keputusan Kurang Populer

Sabtu, 16 Mei 2020
SOLO - Keputusan Presiden Jokowi menaikkan tarif iuran BPJS ditengah pandemi Covid-19 dinilai tidak tepat.

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Keputusan kurang populer, tidak tepat waktunya menaikkan iuran BPJS Kesehatan di saat  pandemi Covid-19 yang membuat lesu perekonomian  masyarakat. Saat ini beban kehidupan masyarakat sudah semakin sulit, papar Kusumo Putra, Ketua LAPAAN RI, Jawa Tengah, Sabtu (16/5/2020).

Saat ini banyak pekerja menjadi korban PHK, banyak juga yang  dirumahkan. Bahkan perekonomian juga lesu, banyak sektor usaha yang juga terdampak.

Ditambahkan Kusumo, yang juga seorang Advokad ini menyebut, bisa saja imbas kenaikan iuran BPJS membuat kekecewaan banyak kalangan. dan bisa saja muncul kembali gugatan seperti sebelumnya. Karena kebijakan tersebut dinilai tidak memihak rakyatnya.

"Keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif BPJS sudah menimbulkan banyak polemik. Bisa jadi nanti kita akan melakukan Class Action atau legal Standing bersama masyarakat yang merasa kecewa  terkait keputusan tersebut," tandasnya.

Hal yang paling utama, jelas pria yang saat ini menempuh program doktor Ilmu Hukum di salah satu universitas di Semarang ini, dirinya berharap para wakil rakyat yang duduk di DPR-RI agar segera memanggil direktur BPJS kesehatan.

"Harus ada penjelasan yang bisa diterima masyarakat. Semoga mereka (DPR RI) sebagai representasi kedaulatan rakyat, ikut   memikirkan kesulitan rakyat. Tidak boleh diam, dan segera mengambil langkah mendesak pemerintah untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS," pungkasnya. (Her/Tyo)
Share this Article