Penerima BLT Dana Desa Adalah Mereka Yang Belum Menerima Bantuan Lain

Kamis, 07 Mei 2020
KARANGANYAR  -Kepala Dinas Sosial (Dinsos)  Karanganyar Waluyo Dwi Basuki memastikan para  penerima BLT merupakan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-18 yang tidak tercover Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang dialokasikan dari dana desa.

Setiap bulannya warga kurang mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu prakerja akan mendapatkan BLT.  Per KK mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000 selama 3 bulan dengan jumlah total Rp. 1,8 juta.

"Mereka akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp. 600 ribu selama tiga bulan dari alokasi anggaran dana desa. Jadi tidak ada yang akan menerima bantuan double," jelasnya Kamis (7/5). 

Terpisah Ketua Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia (LAPAAN RI) Kusumo Putro menilai kreteria penerima BLT dari alokasi dana desa adalah masyarakat yang terdampak Covid-19 dinilai berpotensi adanya kecemburuan dari masyarakat. 

"Kondisi saat ini adalah darurat pandemi Covid-19 dan semua lapisan masyarakat juga terkena dampaknya. Bila Bantuan Langsung Tunai (BLT) di saat pandemi Covid-19 harus dilaksanakan sesuai Permendes berpotensi menimbulkan polemik di sejumlah desa," imbuhnya  

Ditegaskan Kusumo, setiap warga negara Indonesia juga berhak mendapatkan  bantuan dari pemerintah. Akibat dampak pandemi global Covid-19 ini banyak warga yang kesulitan ekonomi. 

Seperti pedagang kaki lima yang biasa mangkal di depan sekolah. Buruh pabrik yang dirumahkan bahkan juga terkena PHK, juru parkir, karyawan supermarket dan pertokoan yang diliburkan dan masih banyak lagi.

"Mereka juga merasakan dampaknya dan jumlahnya juga tidak sedikit. Mereka juga butuh bantuan dari pemerintah untuk kelangsungan hidup mereka. Bantuan itu harus memenuhi asas keadilan," pungkasnya.  (Her/Tyo)
Share this Article