PDIP Karanganyar Buka Posko Fasilitasi Pengisian Data Program Kartu Prakerja

Sabtu, 16 Mei 2020
KARANGANYAR - Pengisian data dalam program kartu prakerja yang diluncurkan pemerintah, ternyata banyak menemui kendala di lapangan. Padahal kartu pra kerja tersebut sangat membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Imbas dari pandemi Covid-19 ini berdampak luas di masyarakat. Terjadi peningkatan jumlah karyawan yang terpaksa dirumahkan bahkan   mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di wilayah Kabupaten Karanganyar.

Pemerintah sudah meluncurkan kartu prakerja yang diperuntukkan bagi para pegawai yang ter- PHK dan dirumahkan, pekerja harian yang kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omset.

Namun ketua DPC PDIP Karangayar, Bagus Selo mengakui banyak kendala yang terjadi di lapangan. Dalam prosesnya, masyarakat sedikit kesulitan untuk mengakses program kartu prakerja tersebut.

"Program Kartu Pekerja yang digulirkan dari pusat ini adalah program yang sangat bagus dan membantu masyarakat, sayang untuk pengisiannya sedikit ada kesulitan," papar Bagus Selo, Sabtu ,(16/5/2020).

Menindaklanjuti hal tersebut DPC PDI Karanganyar  membuka posko untuk membantu warga masyarakat yang kesulitan dan membutuhkan bantuan bagaimana cara untuk memasukkan data dalam program kartu Prakerja.

"Kami dari DPC PDIP dan juga Fraksi PDIP membuka posko untuk membantu masyarakat yang kesulitan untuk mengakses program kartu prekarja," imbuhnya.

Namun sifatnya hanya memfasilitasi,
membantu masyarakat untuk entri data. Karena tidak semua masyarakat (di Karangayar) memahami prosesnya," tuturnya.

Sementara itu, wakil Bupati Karanganyar Rober Kristanto sebut untuk membantu mengatasi dampak Covid-19 untuk mendapatkan kartu pra kerja, pemerintah daerah melalui dinas terkait sudah melakukan pendataan tenaga kerja yang terdampak. Utamanya bagi mereka yang terkena PHK dan dirumahkan

Sesuai prosedurnya, mereka yang terkena PHK atau dirumahkan mendaftar ke kantor Disnakertrans atau melalui online kemudian berkasnya akan dikirimkan ke propinsi dan selanjutnya dikirimkan ke pusat.

"Dari kementrian sudah melakukan eksekusi dari mereka yang ter PHK. Namun kita belum tahu datanya dan kemarin pak Ganjar (Gubernur Jateng) sudah berkirim surat ke Kementrian agar data segera dikiririm. Dan  kita akan pantau terus," pungkasnya. (Her/Tyo)
Share this Article