DPRD Kawal Penyaluran Bantuan Sembako Warga Terdampak Covid-19

Kamis, 14 Mei 2020
KARANGANYAR - Penanganan pandemi Covid-19,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar melakukan refocusing (pergeseran) anggaran mencapai Rp 200 milyar lebih. Dana tersebut dialokasikan untuk penanganan dampak kesehatan masyarakat, dampak sosial masyarakat.

"Untuk dampak sosial masyarakat melalui  program  jaring pengaman sosial yang dialokasikan anggaran sebesar Rp18 miliar," jelas Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo, Kamis (14/5). 

Disebutkan Bagus Selo, pihaknya bersama unsur pimpinan DPRD sudah memangil sejumlah pejabat Pemkab Karanganyar untuk meminta penjelasan sejauh mana penyaluran bantuan kepada korban terdampak Covid 19. 

Bagus Selo juga menyebut, pihaknya akan  mengawasi pelaksanaan bantuan kepada korban terdampak Covid 19 Karanganyar itu dengan ketat. Pelaksanaannya bantuan sembako untuk warga terdampak Covid-19 tersebut ditangani langsung Disnakertrans Kop UKM, serta Dinas Sosial. 

"Karena fokus utama kami adalah pendataan  yang baik agar bantuan merata tepat sasaran dan tak terjadi tumpang tindih," lanjutnya.  

Dinas terkait harus benar-benar melakukan pendataan dengan teliti. Jangan sampai ada tumpang tindih dalam pendataan dengan pemerintah pusat, desa dan kabupaten.

"Jadi yang tidak tercover pusat harapan kami bisa dicover daerah,"terangnya.

Bagus Selo menjelaskan terkait pelaksana kegiatan tersebut dilaksanakan melalui penunjukan dan tak dilelang, politisi senior PDIP Karanganyar itu menegaskan bahwa hal itu tak menyalahi peraturan dan sesuai dengan regulasi yang ada. 

“Penunjukan langsung dalam kondisi force majeur seperti sekarang ini secara regulasi memang diperbolehkan," lanjut Bagus Selo. 

Meski tidak melalui proses lelang, namun  dilakukan denhan penunjukan langsung, bukan berarti mereka yang dipercaya untuk pengadaan sembako misalkan beras, bisa membelinya melalui pengusaha besar. Namun beras yang dibeli, haruslah berasal dari para petani. Tujuannya untuk membantu perekonomian para petani.

"Jika kita pakai proses lelang, kondisi seperti ini akan memakan waktu lama. Regulasi boleh penunjukan. Harapan kami dilakukan secara trasnparan dan berasnya harus dibeli dari petani bukan produsen beras," tandasnya. ( her/Tyo)

Share this Article