Alokasi Dana Desa Untuk Penanganan Corona Disebut LAPAAN RI Berpotensi Polemik

Senin, 04 Mei 2020
SOLO - Saat ini pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang dialokasikan dari dana desa.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) nomor 6 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.


Setiap bulannya warga kurang mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu prakerja akan mendapatkan BLT.  Per KK mendapatkan bantuan sebesar Rp. 600.000 selama 3 bulan dengan jumlah total Rp. 1,8 juta.


Alokasi pemberian BLT dibagi dalam tiga tingkatan sesuai besaran dana desa yang diterima. Pertama, desa yang memiliki anggaran kurang dari Rp800 juta, BLT dialokasikan sebesar 25 persen. Kedua, desa yang memiliki anggaran Rp. 800 juta hingga Rp1,2 miliar mengalokasikan BLT sebesar 30 persen. Terakhir desa dengan anggaran di atas Rp1,2 miliar BLT yang dialokasikan 35 persen. 


Menyikapi hal tersebut Kusumo Putro,  Ketua Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia (LAPAAN RI) sebut hal itu berpotensi menimbulkan polemik di sejumlah desa bila Bantuan Langsung Tunai (BLT) di saat pandemi Covid-19 harus dilaksanakan sesuai Permendes. Karena tidak sesuai dengan situasi kondisi masing-masing desa.


"Banyak kepala desa yang merasa resah, kondisi saat ini adalah darurat pandemi Covid-19 dan semua lapisan masyarakat juga terkena dampaknya. Padahal warga yang terdampak Covid-19 jumlahnya banyak, jika mengacu dari peraturan tersebut dananya tidak akan cukup dan dikhawatirkan akan ada kecemburuan dari warga desa," paparnya kepada, Senin (4/5/2020).


Ditambahkan  Kusumo yang juga anggota Peradi kota Solo ini menilai jika Permendes No.6 tahun 2020 tidak segera direvisi, maka   akan bisa menjadi "bom waktu" yang  berdampak sangat besar.  Karena jumlah masyarakat yang terdampak di luar kreteria yang ditetapkan pemerintah untuk bisa mendapatkan bantuan BLT jumlahnya sangat banyak. 


"Kasihan dengan kepala desa sebagai ujung tombak di desa dan  dan yang paling mengetahui kondisi warganya karena Kebijakan Permendes PDTT tersebut justru menjadi bomerang bagi Lurah dan perangkat desa yang 'terpaksa' harus berbenturan dengan warganya akibat  kekecewaan dari mereka  yang tidak mendapatkan BLT," imbuhnya.


Ditambahkan Kusumo alangkah baiknya jika kebijakan penyaluran BLT dari alokasi Dana Desa kebijakannya diserahkan langsung  kepada daerah. Semisal dananya terbatas dan jumlah warga terdampak meningkat seiring banyaknya buruh yang dirumahkan hingga di PHK, Kepala Desa diberi kewenangan untuk mengubah BLT yang seharusnya besarannya Rp 600 ribu per KK.


"Bisa saja dikonversikan dalam bentuk sembako yang nilainya lebih rendah dari Rp 600 ribu tapi penerima bantuan dapat menerima semuanya secara merata. Sehingga asas keadilan bisa terpenuhi," pungkasnya. (Her/Tyo)
Share this Article