Program PT SL di Desa Sepat, Diduga Terjadi Pungli Mencapai Rp 474 juta

Kamis, 12 September 2019
SRAGEN - Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), di Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Sragen diadukan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah.

Diadukannya program PT SL pada Kejati karena diduga ada indikasi terjadi pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan oleh salah satu perangkat desa tersebut dalam penyelenggaraan sertifikasi masal yang jumlahnya mencapai Rp 474 juta.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, salah satu perangkat desa berinisial M kebetulan menjadi panitia PTSL di Desa Sepat untuk sertifikasi 863 bidang.

Hanya saja saat sosialisasi PTSL, banyak pemohon yang ikuti sertifikasi itu dikabarkan tidak dikumpulkan seluruhnya. sehingga besaran biaya sertifikasi dinilai tidak transparan.

Aktivis masyarakat Kasno mengungkapkan, pihaknya telah secara resmi melaporkan kasus PTSL itu ke Kejati Jateng. Dari pengaduan warga untuk biaya sertifikasi ditarik Rp 700 ribu/bidang.

“Padahal dalam pembiayaan sertifikasi PTSL sesuai SKB 3 menteri hanya Rp 150 ribu/ bidang. Sehingga bila penarikan mencapai Rp 700 ribu, berarti ada pungli Rp 550 ribu/bidang,” papar Kasno, Rabu (11/9/2019).

Dijelaskan Kasno, ada sekitar 33 pemohon sertifikat PTSL yang ditarik biaya Rp 3,3 juta/bidang. Selain itu, uang pungli sebagian dialirkan ke sebagian ke panitia lain dengan dalih sebagai dana saksi kisaran Rp 50 ribu- Rp 75 ribu.

Terpisah, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sragen Agus Purnomo menyampaikan untuk biaya PTSL di BPN tidak ada penarikan. Karena di BPN semua sudah dibiayai oleh negara.

”Tapi di PTSL ada pra, yakni berkas sebelum sampai ke BPN. Soal biaya yakni kesepakatan dari Pokmas dan Masyarakat yang diimplementasikan dengan surat perjanjian,” kata Agus, saat dikonfirmasi para wartawan.

Dia menjelaskan soal pra per desa tidak mengetahui. Namun berdasarkan kesepakatan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, wilayah Jawa-Bali senilai Rp 150 ribu.

”Pelaksanaan Rp 150 ribu itu dua patok, saya tidak pernah ikut campur pungutan di desa. Yang penting persyaratan peserta PTSL lengkap,” ujar dia.

Sementara itu beritajateng.id belum berhasil mengkonfirmasi dugaan penyelewengan tersebut pada perangkat desa Sepat berinisial M karena yang bersangkutan tidak ada dikantornya. (Her/Tyo)
Share this Article