Akademis UNS Bubuhkan Tandatangan Diatas Spanduk Tolak Revisi UU KPK

Rabu, 11 September 2019
SOLO - Gerakan menolak pelemahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) disuarakan civitas Akademik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Pernyataan penolakan itu ditandai dengan membubuhkan tanda tangan diatas spanduk.

Bahkan beberapa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) itupun ikut menandatangani penolakan pelemahan pada KPK melalui Revisi UU KPK.

Khresna Bayu Sangka, Kepala Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi (PUSTAPAKO) UNS mengatakan aksi penggalangan penolakan terhadap KPK ini disuarakan sebagai rencana revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Apalagi Presiden Jokowi seperti disampaikan Wapres Jusuf Kalla memberikan sinyal persetujuan terhadap revisi twrsebut.

"Kami atas nama Pustapako UNS menolak revisi UU terhadap KPK. Dan kami akan selalu berada di garda paling depan untuk membela KPK. Dan kami pun akan memastikan bahwa KPK terjaga eksistensinya untuk negeri kita tercinta ini," jelasnya Rabu (11/9/2019).

Menurut Khresna Bayu, aksi penolakan ini wajib digelorakan untuk menjaga negara Indonesia terbebas dari korupsi. Pasalnya salah satu sebab negara (Indonesia) tidak maju-maju itu karena banyaknya koruptor yang masih berkeliaran di berbagai wilayah di Indonesia.

Ini bisa dilihat dari operasi tangkap tangan KPK di daerah-daerah belakangan ini, menandakan bila korupsi tak lagi hanya terjadi di kota-kota besar. Tapi juga sudah merambah hingga ke daerah-daerah.

"Pustapako fokusnya adalah pencegahan dan pendidikan. Pustapako memberikan pendidikan berdasarkan basednya yakni penelitian yang kembangkan di pusat studi di UNS," terangnya.

Sementara itu ahli hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riewanto menyebut revisi UU KPK yang saat ini menuai kritikan dari berbagai elemen masyarakat karena dinilai akan melemahkan KPK.

Pasalnya salah satu poin revisi yang saat ini banyak disorot tentang pembentukan dewan pengawas. Dan nantinya KPK hanya akan fokus sebagai lembaga pencegahan ketimbang penindakan.

"Dalam revisi tersebut, nantinya KPK tidak diperbolehkan lagi melakukan penyadapan tanpa izin dari dewan pengawas. Dan keberadaan Dewan pengawas ini dikhawatirkan akan mengintervensi tugas KPK," terangnya.

Agus juga menyebut upaya revisi UU nomor 30 tahun 2002 yang diusulkan DPR ada dugaan agenda terselubung untuk mengesahkan UU tersebut. Dikhawatirkan nanti setelah UU direvisi KPK hanya akan menjadi lembaga pencegahan, sebagai mitra pemerintah.

"Sedangkan penindakan akan (kembali) dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan. Adanya Dewan Pengawas justru dikhawatirkan mengintervensi tugas KPK," pungkasnya. (Her/Tyo)
Share this Article